Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Perhubungan lebih teliti, jeli dan hati-hati dalam membuat program-program di direktoratnya.

            Permintaan ini diajukan mengingat selama ini Komisi V DPR melihat beberapa proyek yang ada di berbagai daerah yang secara fisik pembangunannya selesai, namun tidak dapat dimanfaatkan. Begitu juga, Komisi V DPR melihat ada proyek yang sudah dianggarkan belum selesai pembangunannya dan terbengkalai begitu saja.

            Hal ini mengemuka saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan jajarannya, Senin (28/2) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V H. Mulyadi.

            Rapat pagi ini, merupakan kelanjutan rapat tanggal 16 Februari yang lalu, dimana Komisi V DPR menjadwalkan kembali untuk mengundang Dirjen SDA dan jajarannya untuk memberikan jawaban yang lebih rinci terhadap seluruh pertanyaan yang disampaikan Komisi V DPR.  

            Anggota Fraksi PAN, H.A. Bakri mengatakan, ketelitian dalam membuat setiap program ini diperlukan mengingat anggaran yang diberikan terbatas jumlahnya.

            Jika tidak merencanakan dengan teliti, dikhawatirkan proyek-proyek yang betul-betul memerlukan pembiayaan malahan tidak terbiayai. Padahal masih banyak irigasi ataupun rawa yang perlu penanganan serius, namun tidak mendapatkan alokasi anggaran.

            Bakri berharap, ke depan hal itu tidak terjadi lagi, karena berapapun besarnya anggaran yang diberikan masih akan tetap kekurangan tanpa didukung dengan perencanaan yang matang.

            Senada dengan itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Usmawarnie menambahkan, jika tidak ingin timbul permasalahan di kemudian hari, Dirjen SDA dalam membuat setiap perencanaan perlu melakukan cek and ricek  di lapangan.  

            Usmawarnie menyayangkan adanya proyek yang dibangun sejak tahun 1997 namun tidak dapat digunakan. “Berati sudah lebih dari sepuluh tahun menjadi proyek yang mubazir, karena tidak dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat,” katanya.

            Beberapa proyek mubazir ini ditemukan Komisi V DPR saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, diantaranya irigasi yang belum dapat difungsikan di Lampung Timur dan Lampung Selatan.

            Usmawarnie berharap, Ditjen SDA membuat perencanaan yang lebih matang, dengan tetap mengedepankan skala prioritas bagi daerah-daerah yang betul-betul sangat mendesak memerlukannya. Sehingga dalam hal ini, tidak ada lagi dana yang mubazir untuk setiap proyek yang dibuat.   

            Terhadap beberapa proyek yang sudah selesai dibangun, namun belum berfungsi sesuai tujuannya, Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Amron menjelaskan, untuk bendung karet Jabung yang berada di Lampung Timur ada permasalahan yaitu bendung karet tersebut mengalami kerusakan dan desain jaringan irigasi lama melalui tanah lunak (rawa).

            Kementeriannya, kata Amron, tahun 2011 ini melakukan perencanaan bendung dan jaringan irigasi dengan pendanaan dari Loan JICA termasuk untuk konstruksi dengan jadwal pada kwartal II dan III 2011 dilakukan study desain, kwartal IV 2011 dan kwartal I – III 2012 proses tender dan kwartal IV 2012  sampai dengan kwartal II 2016 konstruksinya.

            Sedang untuk pembangunan Bendung Way Kandis di Lampung Selatan, menurut Amron, bendung dan sebagian saluran primer Way Kandis II telah dibangun. Sebagian jaringan belum dapat dibangun karena masalah pembebasan lahan. Selain itu masalah yang dihadapi, daerah layanan irigasi berubah fungsi menjadi daerah pemukiman.

            Dalam hal ini, pihaknya meminta agar Pemerintah Daerah Lampung Selatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melanjutkan penyelesaian proyek ini.  Pemerintah Daerah juga harus melakukan pembebasan tanah yang diperlukan untuk pembangunan jaringan irigasi.

            Amron mengatakan, setelah kegiatan pembebasan tanah selesai baru dilakukan penganggaran biaya pada tahun 2012. (tt)/foto:iw/parle.